Kapolri Setujui Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Gagasan Anies

Ilustrasi, sumber foto: Suara.com/Arya Manggala

OMNIA SLOT - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyetujui pembongkaran jalur sepeda permanen yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, setiap kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta tidak berdiri sendiri.

“Itu contohnya, tidak pernah berdiri sendiri semua kebijakannya yang diambil Pak Gub, Pak Anies, itu pasti mendengarkan semua pihak, memperhatikan regulasi dan UU, aturan yang ada dan untuk kepentingan semua, bukan untuk kelas-kelas masyarakat,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/6/2021) malam.

Jadi, apakah jalur sepeda permanen akan dibongkar?

Riza mengatakan bahwa semua kebijakan tidak dapat memuaskan semua pihak

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya setuju jalur sepeda permanen yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Jakarta, dibongkar.

"Pak Kapolri menyampaikan akan coba mengevaluasi, mengkaji dan studi lihat di beberapa negara lainnya," kata Riza.

Riza setuju dengan pernyataan Listyo tentang perlunya studi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Sejauh ini, menurut dia, persoalan jalur sepeda di DKI masih dalam proses kajian, belum ada keputusan.

“Semua kebijakan yang diambil tidak mungkin memuaskan semua pihak, makanya kebijakan diambil untuk kepentingan banyak orang, tidak ada kebijakan untuk semua orang, tetapi kebijakan untuk kepentingan banyak orang,” ujarnya.

Jalur sepeda merupakan peluang bagi pengguna jalan lainnya

Riza mengatakan jalur sepeda di DKI Jakarta dibuat untuk memberikan kesempatan kepada pengguna sepeda untuk memiliki jalur sendiri, agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Ia mengatakan peraturan ini tidak menempatkan kepentingan sekelompok orang, tetapi untuk semua pihak.

“Kita berhadap sepeda ini ke depanya tidak hanya menjadi alat olahraga dan rekreasi, tetapi alat transportasi,” kata Riza.

Pernyataan Kapolri menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Pernyataan Kapolri itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Sahroni mengusulkan jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin dibongkar.

Ia mengaku setuju jalur sepeda permanen akan dibongkar dan perlu kajian lebih mendalam terkait implementasinya. Dikatakannya, perlu dilakukan studi banding dengan negara lain terkait aturan jalur sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun olahraga.

“Kemudian pengaturan ruas wilayahnya daerah mana saja ini akan kami koordinasikan dengan Kemenhub dengan Pemda DKI. Para Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama,” kata Listyo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (16/6/2021).

Listyo berharap jalur sepeda tidak mengganggu kendaraan lain dan pengguna jalan.

“Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi, sehingga tidak mengganggu para pengguna dan moda-moda lain yang memanfaatkan jalur tersebut,” kata Listyo.