Kemenkue Bakal Ikut Bahas Anggaran Pemilu 2024 yang Membengkak

 

Ilustrasi, sumber foto: bbc.com

Omnia Slot - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan agar anggaran untuk Pemilu 2024 sekitar Rp 86 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun menyebutkan akan ikut membahas anggaran Pemilu 2024 yang membengkak ini dibanding pemilu sebelumnya.

"Kami (Kemenkeu) belum menerima rincian (anggaran Pemilu 2024) usulan KPU. Segera kami diskusikan dengan mereka," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, saat dihubungi, Senin (20/9/2021).

Kemenkeu sebut anggaran Pemilu 2024 harus realistis

Dihubungi terpisah, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Kemenkeu, Dwi Pudjiastuti Handayani, menyebutkan bahwa setiap anggaran yang diusulkan kementerian atau lembaga harus dilakukan review terlebih dahulu. Mengenai usulan anggaran Pemilu 2024, sambungnya, akan dilakukan review agar realistis.

"Karena pemilu adalah mandatory dari UUD 1945 dan juga ada UU (Nomor) 7 (Tahun 2017 tentang Pemilu), maka untuk penyelenggaraannya tetap harus didanai. Namun juga (anggaran untuk pemilu) harus dilakukan review agar realistis," katanya.

"Apalagi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan pemohon, dengan pertimbangan pemilu serentak adalah untuk menghemat anggaran dan mengefisienkan/menyederhanakan tahapan," tambah Dwi.

Sementara, mengutip kemenkeu.go.id, anggaran Pemilu 2014 sekitar Rp 15,6 triliun dan Pemilu 2019 sebanyak Rp 25,59 triliun. Sedangkan, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 86 triliun.

Komisi II DPR beberkan alasan anggaran Pemilu 2024 membengkak

Sebelumnya, KPU mengusulkan agar anggaran untuk Pemilu 2024 sekitar Rp 86,2 triliun. Anggaran ini membengkak dibandingkan Pemilu 2019.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, dari Rp 86,2 triliun anggaran yang diusulkan itu, sebanyak 70 persennya untuk honor penyelenggara pemilu. 

"Di situlah (anggaran Pemilu 2024) terjadi pembengkakan," kata Guspardi saat dihubungi, Jumat (17/9/2021).

KPU mengusulkan supaya honor petugas di badan ad hoc seperti petugas PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pantarlih, dan Pantarlih Luar Negeri dinaikkan. Selain itu, KPU mengusulkan agar para petugas pemilu ini mendapat jaminan kesehatan.

Guspardi menerangkan bahwa KPU ingin agar honor petugas badan ad hoc sesuai upah minimum regional (UMR) di masing-masing daerah.

"Dan dia mengusulkan tadinya honor dari PPK dan lain-lain sekitar Rp500 ribu sekian, sekarang diupayakan untuk dinaikkan sesuai UMR dari daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kalau seandainya hanya untuk honor saja 70 persen, itu sudah lebih Rp60 triliun," paparnya.

Gemuknya anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan KPU, kata Guspardi, juga untuk pengadaan infrastruktur kantor, yaitu sekitar Rp3,2 triliun. Akan tetapi, menurut dia, KPU tidak harus membangun kantor baru. KPU dapat menggunakan gedung dan atau gudang yang tidak dipakai pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dan provinsi.

"Dari pemerintah leading sector-nya Pak Menteri Dalam Negeri, kenapa tidak kita minta Pak Menteri sebagai fasilitator untuk bisa mengkomunikasikan kepada kepala daerah, agar pengadaan kantor itu bisa dipinjamkan dari kepala daerah," ujar legislator PAN ini.

"Lalu pengadaan mobilitas yang jumlahnya kalau tidak salah Rp287 miliar, ini kan jumbo tidak? Kenapa tidak dimanfaatkan cara lain atau memanfaatkan mobil yang sudah ada," tambah Guspardi.

DPR akan melakukan efisiensi terhadap usulan anggaran Pemilu 2024

Menurut Guspardi, anggaran Pemilu 2014 sekitar Rp 16 triliun. Untuk Pemilu 2019 sekitar Rp 27 triliun. Sementara, usulan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp 86 triliun, atau naik empat kali lipat.

"Harusnya dia (KPU) dalam membuat perencanaan anggaran harus memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Jokowi. Di mana, pemerintah dalam hal ini setiap kementerian dan lembaga, itu kan dilakukan refocusing, dilakukan pengalihan anggaran yang anggaran itu difokuskan pada penanganan COVID-19," ujarnya.

Maka dari itu, Guspardi menyebutkan bahwa anggaran yang diusulkan KPU akan dilakukan efisiensi. 

"Akan dilakukan efisiensi, itu adalah suatu keniscayaan. Itu tugas Komisi II DPR bersama pemerintah untuk pertama, harus rasionalisasi, kedua harus objektif, ketiga harus efisien dan efektif dalam pemanfaatan anggaran," katanya.

Situs Poker Online, Poker88, Agen Judi Poker Online, Omnia Slot