Berikut Hasil Survei yang Nyatakan Mayoritas Pendukung Ganjar Sebut Pemerintah Tak Kriminalisasi Ulama

 

Ilustrasi, sumber foto: tirto.id/Lugas

Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 28 Februari - 5 Maret 2021 menunjukkan bahwa responden muslim yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, cenderung beranggapan bahwa arus pemerintah mengkriminalisasi ulama, membungkam suara umat Muslim, dan membatasi dakwah.

Temuan tersebut disampaikan oleh Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)". Survei skala nasional ini melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Sedangkan margin of error survei diperkirakan +/- 3,07 persen.

“Temuan umum survei nasional SMRC menunjukkan mayoritas warga muslim tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan penindasan terhadap umat Islam. Sekitar 60 persen menyatakan tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 54 persen menyatakan tidak setuju dengan anggapan pemerintah membungkam suara umat Islam, dan 54 persen tidak setuju dengan pernyataan pemerintah membatasi dakwah,” tulis Saidiman dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Pandangan kriminalisasi agama dari pendukung Anies dan Ganjar

Dilihat dari sisi calon presiden yang didukung, sekitar 51 persen pendukung Anies mengatakan pemerintah telah mengkriminalisasi ulama, 62 persen mengatakan pemerintah telah membungkam umat Islam, dan 55 persen mengatakan pemerintah membatasi dakwah.

Sebaliknya, sekitar 76 persen pemilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak percaya pemerintah mengkriminalisasi ulama, 69 persen tidak merasa pemerintah telah membungkam umat Islam, dan 71 persen pendukung tidak yakin dakwah dibatasi.

Sebanyak 67 persen pendukung PKS merasa umat Islam dibungkam

Dilihat dari parpol yang didukung, 56 persen pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan pemerintah telah mengkriminalisasi ulama, 67 persen menganggap umat Islam dibungkam, dan 67 persen merasa pemerintah membatasi dakwah.

Penilaian berbeda muncul dari pendukung PDIP, 70 persen pemilih PDIP tidak percaya pemerintah telah mengkriminalisasi ulama, 62 persen merasa umat Islam tidak dibungkam, dan 66 persen merasa dakwah tidak dibatasi.

Suku Batak Muslim tidak merasa dakwah dibatasi

Sedangkan dari sisi etnis, kecenderungan paling kuat yang menganggap pemerintah mengkriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah berasal dari etnis Minang Muslim. Di sisi lain, kecenderungan paling kuat untuk membantah anggapan tersebut berasal dari etnis Batak yang beragama Islam.

Ada sekitar 41 warga muslim di DKI Jakarta yang menyatakan pemerintah telah mengkriminalisasi ulama, sekitar 59 persen menyatakan pemerintah telah membungkam umat Islam, dan 58 menyatakan pemerintah membatasi dakwah.

Di sisi lain, kecenderungan paling kuat untuk membantah anggapan tersebut datang dari umat Islam yang berdomisili di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur.

“Terdapat sekitar 70 persen warga muslim di Jateng + DIY dan 72 persen warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 69 persen warga muslim di Jateng + DIY dan 62 persen warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, serta 61 persen warga muslim di Jateng + DIY dan 65 persen warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membatasi dakwah," tulis Saidiman.

Situs Poker Online, Poker88, Agen Judi Poker Online