KPK Nyatakan Gaji Kecil Picu Kepala Daerah Korupsi

 

Ilustrasi, sumber foto: KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Daerah. Salah satunya, kata Alex, karena gaji yang rendah dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Seperti dilansir ANTARA, Alex mengatakan, selama ini pihaknya banyak mendapat keluhan dari kepala daerah soal gaji yang kurang saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia.

Bahkan, kata dia, ada kepala daerah di Indonesia yang hanya memiliki gaji pokok sekitar Rp 1,3 juta ditambah tunjangan Rp 15 juta per bulan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan gaji yang kecil membuat kepala daerah tergiur korupsi

Menurut Alex, gajinya yang kecil tidak sebanding dengan godaannya yang besar. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri sebuah acara di Bengkulu.

“Kita harus jujur mengakui tidak mungkin kita berharap seseorang bekerja profesional ketika penghargaan terhadap profesionalitasnya itu tidak diberikan,” kata Alex.

Keluhan kepala daerah dianggap masuk akal

Alex mengatakan, keluhan tersebut cukup beralasan. Sebab, menurutnya tugas dan tanggung jawab kepala daerah sangat besar, terutama dalam mengangkat harkat dan martabat rakyat yang dipimpinnya.

Apalagi, rata-rata kepala daerah di Indonesia mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp1 triliun. Menyikapi hal tersebut, KPK mendorong para kepala daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak dan sektor lainnya dan tidak bergantung pada APBN.

"Kami sudah sampaikan itu ke Kemenpan RB. Sama Bapak Presiden dan Kementerian Keuangan juga pernah kami singgung, tetapi kembali lagi semua itu nanti berdasarkan kemampuan keuangan negara," ujarnya di Bengkulu seperti dilansir ANTARA, Rabu. (7/4/2021).

Kepala daerah yang tidak berintegritas rentan terhadap korupsi

Meski begitu, Alex mengatakan potensi korupsi tetap ada ketika kepala daerah kurang berintegritas. Apalagi, kata dia, dibutuhkan dana yang besar agar seseorang bisa terpilih menjadi kepala daerah dalam pilkada.

“Kalau biaya politik itu kecil, setidak-tidaknya ketika seseorang terpilih sebagai kepala daerah dia tidak mikir bayar utang, sehingga betul-betul tenaga dan pikirannya bisa memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera,” kata Alex.

Situs Poker Online, Poker88, Agen Judi Poker Online