Anggota Komisi IX DPR Sebut Vaksin Nusantara Habiskan Anggaran Rp 29 M

 

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara. Foto : Andri/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara mengungkapkan, Badan Penelitian dan Pengembangan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan anggaran untuk Vaksin Nusantara mencapai Rp. 29 miliar.

Informasi tersebut diperoleh anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar dari rekan-rekannya yang diundang berkunjung ke dr. Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, pada 16 Februari 2021.

“Yang menarik di proyek ini dengan melibatkan Balitbangkes dan Kemenkes sudah ada anggaran. Anggaran saat itu yang kami dapatkan informasinya dari teman-teman, sejauh ini sudah pada posisi (menghabiskan) Rp29 miliar," kata Dewi saat rapat kerja dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Lembaga Eijkman, tim peneliti Vaksin Nusantara, dan Kementerian Riset dan Teknologi, di kompleks Parlemen, Rabu (10/3/2021).

Dewi dan rekan-rekannya di Komisi IX mendukung penuh pengembangan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Bahkan ia mendorong Kementerian Kesehatan yang kini dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin untuk terus mendanai pengembangan Vaksin Nusantara.

Di sisi lain, Dewi mempertanyakan tiga sikap lembaga yakni Kementerian Kesehatan, BPOM, dan Kemenristek yang seakan enggan membahas Vaksin Nusantara. Hal itu, kata dia, terlihat jelas dari materi pemaparan yang disampaikan kepada anggota Komisi IX untuk membahas kelanjutan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

Bagaimana sikap Kementerian Kesehatan terhadap keberlangsungan Vaksin Nusantara? Akankah pendanaan berlanjut?

Kementerian Kesehatan memilih menunggu hasil analisis uji klinis yang dilakukan oleh BPOM Vaksin Nusantara

Dalam pertemuan yang berlangsung hingga malam itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengapresiasi seluruh platform pembuatan vaksin, termasuk menggunakan metode sel dendritik. Apalagi jika pengenmabngannya dilakukan di dalam negeri. Namun, ia memilih tidak terburu-buru dan menunggu hasil uji analisis dari uji klinis Vaksin Nusantara I yang dilakukan BPOM.

“Agar bisa diketahui secara objektif tingkat fase-fase urutan vaksin tersebut. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan secara objektif dan matang. Seandainya proses berlanjut hingga ke tahap produksi, maka bisa dilakukan secara efisien dan praktis,” kata Dante.

Dia menegaskan, kehati-hatian ini tidak menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan tidak mendukung vaksin yang diproduksi di dalam negeri. Di sisi lain, kata Dante, Indonesia harus bisa memproduksi vaksin karena keterbatasan sumber dana untuk mengimpor vaksin COVID-19.

“Apalagi belum diketahui kapan pandemik ini akan berakhir,” ujarnya.

BPOM belum memberikan izin uji klinis Vaksin Nusantara tahap II, karena proses penelitian tidak sesuai dengan aturan.

Sementara itu, Kepala BPOM Penny K Lukita dalam rapat tersebut mendapat berbagai interupsi dari anggota Komisi IX. Mereka mempertanyakan alasan BPOM tidak menurunkan izin agar tim peneliti Vaksin Nusantara bisa melanjutkan uji klinis tahap kedua.

Penny menanggapi, banyak catatan dalam penelitian vaksin dengan metode sel dendritik. Menurutnya, pengembangan Vaksin Nusantara belum sesuai dengan prinsip penelitian di Tanah Air.

Misalnya, kata Penny, komite etik yang membidangi pengembangan vaksin dari sel dendritik ada di RS Tentara Gatot Soebroto, Jakarta. Sedangkan uji klinis justru dilakukan di RSUD Dr. Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

“Komite etik di tempat penelitian dilaksanakan haruslah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji klinik, terutama keselamatan subjek uji klinik penelitian. Penelitian dilakukan di RSUP dr. Kariadi, Semarang, bekerja sama dengan Universitas Diponegoro. Dalam hal ini saya kira pada tempatnya dr. Kariadi Semarang memiliki komite etik untuk melaksanakan uji klinik di rumah sakitnya," ujarnya.

"Di awal tidak ada pembuktian bahwa tanggung jawab terhadap keselamatan subjek penelitian itu menjadi tanggung jawab komite etik Universitas Airlangga." tambahnya.

Alasan lainnya, menurut Penny, pemenuhan good clinical practice tidak dilakukan dalam penelitian Vaksin Nusantara.

BPOM ajak tim peneliti Vaksin Nusantara untuk berdiskusi pada 16 Maret 2021

Dalam kesempatan ini, Penny menegaskan, BPOM menjamin transparan dan tidak berkepentingan untuk uji klinis vaksin atau obat. Namun, kata dia, sebelum disampaikan ke publik, pihaknya berharap bisa membahas lebih lanjut catatan yang mereka miliki dengan tim peneliti Vaksin Nusantara.

“Kami sudah melayangkan surat per 3 Maret 2021 yang ditujukan kepada peneliti utama I-III. Kami memberi satu kesempatan untuk membahas hal ini yang disebut dalam forum hearing yaitu pada 16 Maret 2021 mendatang,” ujarnya. kata.

Sayangnya, menurut Penny, sejak surat undangan dikirimkan hingga saat ini belum ada tanggapan dari peneliti Vaksin Nusantara. Bahkan, ia berharap bisa mempercepat hasil analisis uji klinis pertama Vaksin Nusantara.

Dalam melakukan penilaian, lanjut Penny, BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh berbagai ahli, termasuk panitia penilai obat di BPOM. 

“Oleh sebab itu, kami juga mohon bisa diberikan ruang agar BPOM bisa independen untuk memberikan penilaian,” ucapnya.

Anggota Komisi IX meminta agar tidak secara langsung memandang negatif Vaksin Nusantara

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut terlihat mayoritas anggota Komisi IX mendukung penuh vaksin Nusantara untuk melanjutkan penelitiannya. Sebagai anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara bahkan mengatakan tidak boleh terburu-buru memandang negatif vaksin dengan menggandeng teknologi perusahaan farmasi asal Amerika Serikat.

“Seharusnya kita memberikan kesempatan dan ruang seluas-luasnya kepada sains, ilmu pengetahuan. Kalau bangsa yang besar itu yang menghargai ilmu pengetahuan. Jadi marilah kita semua melepas sikap-sikap skeptis dan mendengar secara objektif penjelasan dari para peneliti Vaksin Nusantara,” kata Dewi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena menduga BPOM sengaja mempersulit agar Vaksin Nusantara tidak bisa melanjutkan penelitiannya. 

“Sekarang kita cek satu-satu, apakah Sinovac juga mengalami kesulitan seperti ini gak, sejak tahap (uji klinis) I. Kan kita hanya terima bersih saja dari mereka (datanya),” kata Melki.

Sebelumnya, Terawan mengklaim Vaksin Nusantara merupakan satu-satunya vaksin COVID-19 di dunia yang menggunakan teknologi sel dendritik. Teknologi ini biasanya digunakan untuk pengobatan pasien kanker.

Secara sederhana, vaksin dibuat dengan cara mengambil darah dari tubuh pasien. Sel darah putih dipisahkan kemudian diberi protein rekombinan atau antigen Sars-CoV-2 di laboratorium. Setelah disimpan selama satu minggu di laboratorium, sel-sel tersebut disuntikkan kembali ke dalam tubuh pasien.

Terawan mengatakan, meski teknologi sel dendritik bersifat personal, namun jika diberi lampu hijau oleh BPOM, vaksin tersebut tetap bisa diproduksi secara massal.

Situs Poker Online, Poker88, Agen Judi Poker Online